Kesehatan Mental

Masalah kesehatan mental di Indonesia belum menjadi hal yang prioritas. Hal ini diperbutuk dengan stigma yang salah terhadap gangguan mental pada masyarakat di Indonesia.
Orang yang sehat mental menurut WHO setidaknya memenuhi empat aspek yaitu: (1) mampu menyadari kemampuannya; (2) dapat mengatasi tekanan hidup secara normal; (3) dapat melakukan pekerjaan secara produktif dan menghasilkan manfaat; dan (4) mampu berkontribusi terhadap komunitasnya. Perkembangan disiplin kesehatan mental saat ini merupakan tahap multifaktorial yaitu penanganan orang dengan gangguan mental merupakan kerjasama multisektor.
Faktor penyebab gangguan mental merupakan determinan sosial terhadap kesehatan mental antara lain: (1) diskriminasi sosial; (2) pengalaman tidak diharapkan pada usia dini; (3) buruknya pendidika; (4) pengangguran, pengangguran tidak kentara, dan ketipastian pekerjaan; (5) ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pengucilan; (6) ketipastian pangan; (7) kualitas perumahan yang buruk dan perumahan yang tidak stabil; (8) pengembangan lingkungan yang tidak diinginkan; dan (9) akses terhadap pelayanan kesehatan yang buruk.
Promosi kesehatan mental adalah upaya meningkatkan kesehatan mental individu dalam komunitas termasuk kelompok individu yang tidak pernah mengalami penyakit mental dan individu yang sedang menderita sakit dan disabilitas. Pencegahan kesehatan mental dilakukan dengan enam jenis intervensi yaitu: (a) promosi kesehatan mental; (b) pencegahan rimer secara universal/menyeluruh; (c) pencegahan primer pada individu tertentu (secara terseleksi); (d) pencegahan primer bagi yang terindikasi ; (e) pencegahan sekunder; dan (f) pencegahan tersier.
Pelayanna kesehatan mental terdiri dari dua jenis yaitu: (1) pelayanan kesehatan primer; dan (2) pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.
Regulasi yang berkaitan dengan kesehatan mental di Indonesia antara lain: (a) Undang-undang No.36 tahun 2009 BAB IX Pasal 144-151 mengatur tentang kesehatan jiwa; (b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; (c) Permenkes No. 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa; (d) Kepmenkes No. 220 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM); (e) Kepmenkes No. 48 tahun 2006 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa dan Psikososial Masyarakat Akibat Bencana Dan Konflik; dam (f) Kepmenkes No. 406 tahun 2009 tentang Kesehatan Jiwa Komunitas.

Baca artikel selengkapnya: Ade Heryana_Kesehatan Mental

This entry was posted in Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Isu Terkini AKK, Pengantar Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, Psikologi Kesehatan and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>